Tangerang, 16 Januari 2025. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang II (Diki Zenal Abidin) meminta para Kurator untuk segera mengajukan rencana lelang di Tahun 2025, dalam rangka mencapai target pendapatan KPKNL Tangerang II yang tahun lalu tidak mencapai target (dari target Rp.600 miliar hanya tercapai Rp.500 miliar).

Hal tersebut disampaikan Diki dalam kegiatan Rapat Rencana Kerja Lelang Tahun 2025 di KPKNL Tangerang II yang mengundang para Kurator (termasuk BHP Jakarta) yang pernah melaksanakan lelang di KPKNL Tangerang II namun hasilnya masih Tidak Ada Peminat (TAP).

Selain memaparkan beberapa ketentuan yang baru terkait lelang antara lain Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 86 Tahun 2024 tentang Risalah Lelang dan PMK Nomor 123 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Kepala KPKNL Tangerang II juga berdiskusi dengan undangan (para Kurator) mengenai kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan lelang di KPKNL Tangerang II.

Kurator BHP Jakarta (diwakili oleh Ario Priojati, Muhammad dan Adityas Rachmawati) menyampaikan bahwa kendala yang dihadapi adalah sulitnya menemukan peminat/calon pembeli aset pailit, sehingga BHP Jakarta mengharapkan bantuan dari pihak KPKNL Tangerang II untuk memfasilitasi dalam rangka mencari peminat/calon pembeli. Selain itu, perlu ditingkatkan upaya kerjasama dengan Kantor Pertanahan setempat terkait penerbitan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT).

Diki menanggapi akan berupaya mengadakan semacam kegiatan yang mengundang para agen properti dan pihak-pihak lainnya, agar para Kurator dapat menawarkan aset pailit yang akan dilakukan lelang. Terkait SKPT, Diki menjelaskan bahwa permintaan SKPT diluar dari aplikasi lelang, sehingga prosesnya berbeda, namun Diki menjamin pengurusan surat permintaan SKPT dapat lebih cepat karena dilakukan secara elektronik.

Selain itu, Diki juga mengaku selalu proaktif berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan setempat. Apabila penerbitan SKPT memakan waktu, hal tersebut karena unsur kehati-hatian dari Kantor Pertanahan.

Menutup kegiatan, Diki menekankan kepada para Kurator agar tidak menggunakan upaya jual dibawah tangan karena pilihan lelang yang lebih kuat secara hukum, aman dan dapat memberikan pemasukan untuk Negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Jakarta, 7 Januari 2025 - Bertempat di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kepala Balai Harta Peninggalan Jakarta, Kantor Wilayah Kementerian Hukum DKI Jakarta, memberikan keterangan sebagai Ahli dalam sidang Perkara Perdata Nomor: 318/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim. Kepala Balai Harta Peninggalan dihadirkan dalam kapasitas sebagai Ahli untuk memberikan keterangan mengenai  tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan, sebagai Wali Pengawas dalam pengurusan perwalian terhadap anak dibawah umur yang dilaksanakan oleh Wali.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Balai Harta Peninggalan Jakarta terlebih dahulu menjelaskan bahwa Balai Harta Peninggalan memiliki tugas dan fungsi sebagai pengawas dalam pelaksanaan Perwalian dan Pengampuan berdasarkan aturan yang hampir sama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Perbedaan pengurusan Perwalian dan Pengampuan yang paling utama terletak pada subjek hukum yang diurus. Perwalian dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada seseorang anak yang belum mencapai usia dewasa, terkait harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Sedangkan Pengampuan bertujuan untuk memberikan perlindungan harta kekayaan orang dewasa yang karena sifat-sifat pribadinya, misalnya karena terganggu kesehatan jiwanya, boros, atau dungu, sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Pada Perwalian, pengadilan akan menetapkan seorang Wali untuk mewakili kepentingan anak dibawah umur, sementara pada Pengampuan, pengadilan akan menetapkan seorang Pengampu untuk mewakili orang yang dianggap tidak cakap secara hukum. Dalam pengurusan Perwalian dan Pengampuan, Balai Harta Peninggalan bertindak sebagai Wali Pengawas (dalam Perwalian) dan Pengampu Pengawas (dalam Pengampuan). Lebih lanjut, pengaturan mengenai Perwalian dan Pengampuan diatur secara lebih rinci dalam KUHPerdata. Khusus untuk Perwalian, diatur juga dalam peraturan lainnya yaitu: (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali (PP Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali), dan (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991.

Sesuai ketentuan Pasal 366 KUHPerdata, dalam tiap-tiap perwalian Balai Harta Peninggalan (BHP) memiliki peranan sebagai Wali Pengawas, Salah satu pelaksanaan fungsi BHP selaku Wali Pengawas, memastikan bahwa penggunaan harta kekayaan anak di bawah umur (anak dalam perwalian) tersebut, untuk kepentingan terbaik si anak. Di sisi lain, mengacu pada ketentuan Pasal 362 KUHPerdata, Wali yang telah diangkat, segera setelah Perwaliannya mulai berlaku, wajib mengangkat sumpah di hadapan Balai Harta Peninggalan. Wali yang diangkat juga memiliki tugas dan kewajiban, antara lain yaitu:

1. Menyerahkan laporan perhitungan tanggung jawab atas segala pengeluaran/biaya, yang berasal dari harta kekayaan anak yang dibawah Perwaliannya setiap tahun kepada Wali Pengawas (vide Pasal 372 KUHPerdata).
2. Membuat perhitungan dan pertanggungan jawab akhir pada saat Perwalian telah berakhir (vide Pasal 409 KUH Perdata).
3. Bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah Perwaliannya, serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya (vide Pasal 370 KUHPerdata).

Apabila Wali lalai untuk melakukan tugasnya tersebut, maka Wali Pengawas dapat memohonkan pemecatan dan penggantian Wali kepada Pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 373 jo. Pasal 381 KUHPerdata, Pasal 53 ayat (1) UU Perkawinan, Pasal 36 ayat (1) UU Perlindungan Anak dan Pasal 17 ayat (1) dan (2) PP PP Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali.

Kepala Balai Harta Peninggalan Jakarta juga menjelaskan bahwa Wali pada dasarnya diperbolehkan untuk melakukan pengalihan atau penjualan terhadap harta kekayaan yang menjadi hak anak dalam perwalian, apabila kepentingan anak tersebut menghendakinya. Menurut ketentuan Pasal 389 par 3 dan Pasal 394-399 KUHPerdata, penjualan terhadap harta kekayaan tersebut dapat dilakukan oleh Wali, setelah mendapatkan izin penjualan dari Pengadilan berdasarkan permintaan Wali yang harus disertai alasan-alasannya dan dengan persetujuan bersama dari Wali Pengawas dan keluarga sedarah atau semenda. Namun apabila Wali telah melakukan pengalihan atau penjualan terhadap harta kekayaan anak dalam perwalian, tanpa keterkaitan Balai Harta Peninggalan, maka berkonsekuensi terhadap Wali, sebagaimana ketentuan Pasal 418 KUHPerdata, yang menyatakan:

“Balai Harta Peninggalan dan dewan perwalian tidak bisa dikesampingkan dari segala campur tangan, yang diperintahkan kepada mereka menurut ketentuan undang-undang. Segala perbuatan dan perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan di atas adalah batal dan tidak berharga”

Tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan selaku Wali Pengawas sangat penting, karena bertindak sebagai penjaga atas harta anak dalam perwalian dan mengawasi Wali agar melakukan pengelolaan harta tersebut dengan baik.

Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta kembali mengadakan Sosialisasi Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan di Mercure Hotel Tangerang Center, Tangerang, Banten, 21 November 2024, dengan tema: Penguatan Fungsi BHP Jakarta dalam Perwalian, Pengampuan dan Penerbitan Surat Keterangan Hak Waris.

Sosialisasi dilaksanakan dalam rangka memberikan wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan terkait, yang menjadi peserta antara lain pihak Pemerintah Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, perwakilan Kecamatan dan Kelurahan di Tangerang, Perbankan, dan perwakilan Mahasiswa.

Hadir sebagai Narasumber pada kegiatan ini, Alwesius, S.H., M.Kn,  (Dosen Program Pendidikan Magister Kenotariatan Universitas Indonesia) dengan materi Pemberlakuan Hukum Waris di Indonesia, Darma Budi Mulia, S.H. (Kepala Bidang Pelayanan Pemcatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang) dengan materi Keabsahan Dokumen Kependudukan berkaitan dengan Kelahiran, Kematian dan Perkawinan, Dr. KRA. MJ Widjiatmoko, S.H., SpN (Notaris) dengan materi Keterkaitan dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan, serta Narsumber dari BHP Jakarta.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum DKI Jakarta, R. Andika Dwi Prasetya, Bc.Ip, S.Pd. yang menyampaikan beberapa poin penting terkait Perwalian, Pengampuan dan Penerbitan Surat Keterangan Hak Waris. “Saya mengatakan masih perlu melakukan sosialisasi dan desiminasi bhp untuk hadir ke tengah masyarakat krn ditengarai masih banyak permasalahan-permasalahan di tengah masyarakat menyangkut perwalian, pengampuan juga yang terkait penerbitan surat keterangan hak waris” ujar Andika. “BHP harus memiliki tanggung jawab teknis dan tanggung jawab moral jangan sampai institusi kita kemenkumham tidak hadir ubtuk menjadi solusi utk kepentingan masyarakat dalam hal yg perlu hadir negara.” lanjut beliau.

BHP Jakarta memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan perwalian dan pengampuan di wilayah kerjanya termasuk di wilayah Provinsi Banten. Pengawasan ini bertujuan agar jangan sampai anak dibawah umur atau orang yang terampu menjadi korban atas penyalahgunaan wewenang seorang wali.

“Surat Keterangan Hak Waris yang dikeluarkan BHP Jakarta merupakan bukti yang lengkap tentang keadaan yang meninggal dunia, ahli waris, harta peninggalan, dan hak bagian masing-masing ahli waris serta menjadi pemberitahuan pada pihak ketiga terutama Kantor Badan Pertanahan dalam rangka pengukuran tanah untuk pendaftaran peralihan hak karena warisan”. Andika melanjutkan sambutannya dengan menekankan bahwa kegiatan ini diharapkan dapat mengenalkan dan menguatkan fungsi BHP dalam menjalankan tugas, terutama dalam hal perwalian, pengampuan dan penerbitan Surat Keterangan Hak Waris serta memberikan pemahaman yang lebih baik bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan terkait tugas dan fungsi BHP. Selain itu beliau juga berpesan “Saya harap pada kegiatan ini dapat menjadi sarana koordinasi antara BHP Jakarta dengan instansi terkait, penyamaan persepsi, dan penguatan kelembagaan terutama dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan di Provinsi Banten”

BERAGAM STRATEGI KEMENKUMHAM UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN INFORMASI MASYARAKAT

Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memastikan agar pelayanan informasi kepada masyarakat berjalan optimal. Berbagai strategi telah dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat.

Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Syarief Hiariej, mengatakan Kemenkumham melakukan penyebarluasan informasi melalui berbagai media, baik melalui media sosial, situs resmi Kemenkumham, juga beragam program tatap muka, termasuk menggaet komunitas dan para pemangku kepentingan.

"Kemenkumham menyebarkan informasi melalui medsos, serta situs resmi terintegrasi yang memudahkan masyarakat mendapatkan
informasi mengenai kebijakan, regulasi, dan layanan publik," ujar Wamen Edward alias Eddy, Selasa (12/11/2024).

"Kemenkumham juga berkolaborasi dengan berbagai komunitas atau stakeholder, seperti KOPPETA HAM (Komunitas Pelajar Penggiat HAM), mahasiswa, komunitas industri kreatif, dan komunitas lainnya," tambah Eddy dalam kegiatan presentasi uji publik keterbukaan informasi.

Strategi Kemenkumham lainnya adalah memberikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di bidang pelayanan publik. Di antaranya, pelatihan bahasa isyarat bagi pegawai Kemenkumham, serta program Edukasi Kekayaan Intelektual Indonesia (EKII).

"EKII merupakan kerja sama antara DJKI dan World Intellectual Property Organization (WIPO). Inovasi di bidang Kekayaan Intelektual ini dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelindungan kekayaan intelektual," katanya.

Selanjutnya, Kementerian yang dipimpin oleh Menteri Supratman Andi Agtas ini gencar melakukan bermacam-macam rupa sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

Berbagai pameran dilaksanakan guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat secara langsung, seperti pameran dan layanan konsultasi kekayaan intelektual dan layanan AHU dalam kegiatan Inacraft 2024, serta Festifal kekayaan intelektual 2024 di Bali.

Ada pula strategi Kemenkumham untuk memastikan kelompok rentan mendapatkan akses yang setara dalam memperoleh informasi publik. Sejumlah satuan kerja Kemenkumham telah memiliki duta pelayanan dengan kompetensi bahasa isyarat. Selain itu, setiap situs satuan kerja telah menggunakan fitur aksesibilitas untuk memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam mengakses informasi.

"Kemenkumham mengimplementasikan berbagai program dan kebijakan untuk memastikan bahwa kelompok rentan memiliki akses yang setara terhadap informasi publik. Satuan kerja Kemenkumham memberikan pelayanan kepada kelompok lansia, disabilitas, ibu hamil dan menyusui dengan sarana dan prasarana, dan petugas yang telah mengikuti pelatihan khusus," ucap Eddy.

Eddy mengatakan, Kemenkumham akan mengembangkan strategi dan inovasi agar pelayanan publik semakin berkualitas. Kemenkumham juga terus mendukung upaya pemenuhan kebutuhan informasi kepada masyarakat.

"Karena berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, hak memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia," tutup Eddy.

Untuk diketahui dalam kabinet Prabowo-Gibran saat ini, Kemenkumham telah dipisah menjadi Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Narahubung:
Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama
Hantor Situmorang

Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta, mewujudkan kolaborasi dengan "Mitra Barlan" di kelurahan Sungai Beliung, kelurahan Saigon dan kelurahan Basir Darat Kota Pontianak. Para Lurah dan jajarannya semakin antusias terhadap pelayanan BHP jakarta dengan ikut serta dalam pelaksanaan sumpah perwalian diwilayahnya. Lurah Sungai Beliung, Bapak Bastiaruddin,S.Sos , berharap dengan adanya penyumpahan di wilayahnya dapat memberikan kepastian hukum khususnya bagi warga kelurahan Sungai Beliung dan warga kota Pontianak pada umumnya. Kegiatan perwalian yang dilaksanakan di Kota Pontianak pada tanggal 10 Oktober 2024 ini memberikan kontribusi nyata dalam melayani masyarakat dan sosialisasi Tugas dan fungsi BHP kepada "Mitra Barlan"