Jakarta, 9 Juli 2025 — Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta bersama Ikatan Notaris Indonesia (INI) Wilayah DKI Jakarta dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Wilayah DKI Jakarta menyelenggarakan diskusi bersama bertajuk “Kewenangan dan Peran Balai Harta Peninggalan dalam Hubungannya dengan Notaris dan PPAT dalam Menjalankan Jabatannya”. Kegiatan berlangsung di Rumah Bersama INI–IPPAT, dan menghadirkan narasumber utama dari BHP Jakarta dan kalangan akademisi hukum. 

Acara ini dihadir Ketua Wilayah INI DKI Jakarta Vivi Novita Rido, Ketua Wilayah IPPAT DKI Jakarta Dewantari Handayani, Kepala BHP Jakarta Amien Fajar Ocham, serta Habib Adjie, notaris sekaligus akademisi hukum perdata.

Diawali dengan sambutannya, Vivi Novita Rido menyampaikan refleksi simbolis mengenai profesi notaris, yang diibaratkan sebagai “leher dan lutut” dalam struktur kenegaraan—menggambarkan pentingnya peran notaris sebagai penopang kepastian hukum dan keabsahan dokumen hukum di masyarakat. Ia juga menyampaikan bahwa acara ini dipersiapkan dalam waktu singkat, namun berhasil terlaksana dengan antusiasme tinggi dari seluruh peserta.

Sementara itu, Ketua Wilayah IPPAT Dewantari Handayani menekankan pentingnya tema diskusi dalam konteks praktik kenotariatan dan ke-PPAT-an. “Diskusi ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan mendasar mengenai fungsi dan kewenangan BHP, terutama dalam kaitannya dengan harta anak di bawah umur, pengampuan, serta harta yang tidak bertuan,” ungkapnya.

Kegiatan ini juga menjadi momen bersejarah, bertepatan dengan ulang tahun INI yang ke-117, menandai eksistensi profesi notaris yang telah hadir sejak 1 Juli 1908.

Kepala BHP Jakarta, Amien Fajar Ocham, dalam paparannya menjelaskan bahwa pemahaman publik terhadap BHP masih relatif terbatas. “Banyak yang mengira BHP mengurusi benda bersejarah, padahal dalam KUH Perdata, istilah ‘Balai Harta Peninggalan’ muncul hampir 100 kali. Ini menunjukkan pentingnya peran BHP dalam sistem hukum perdata Indonesia,” ungkapnya.

Ia juga mengulas bahwa BHP merupakan lembaga warisan dari sistem hukum kolonial Belanda, yang dahulu bernama West en Boedel Kamer. Lembaga ini berdiri sejak 1 Oktober 1624, bahkan lebih tua dari NKRI, dan kini berfungsi sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkum.

Saat ini hanya terdapat lima kantor BHP di seluruh Indonesia, yaitu di Medan, Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Makassar. Meski jumlahnya terbatas, BHP memiliki fungsi hukum yang krusial. Tugas pokok BHP meliputi pengurusan dan perlindungan kepentingan hukum terhadap subjek hukum yang lemah atau tidak mampu bertindak secara hukum, baik berdasarkan penetapan pengadilan maupun ketentuan hukum yang berlaku.

Delapan fungsi utama BHP antara lain:

1. Perwalian
2. Pengampuan
3. Afwezigheid (Pengurusan ketidakhadiran)
4. Onbeheerde Nalatenschap (Pengurusan Harta yang tidak terurus)
5. Pendaftaran Wasiat
6. Kurator Kepailitan
7. Surat Keterangan Hak Waris (SKHW)
8. Pengelolaan Uang Pihak Ketiga

Sebagai penutup, sesi tanya jawab diisi oleh JFKK Pertama dari BHP Jakarta, yakni Sofia Annatasia dan Adityas Rachmawati Putri, yang menjawab berbagai pertanyaan teknis dari peserta mengenai penerapan kewenangan BHP dalam kasus-kasus aktual di lapangan.

Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi lintas profesi hukum perdata, serta meningkatkan pemahaman publik dan stakeholder terhadap peran strategis Balai Harta Peninggalan dalam sistem hukum nasional.

Jakarta, 8 Juli --- Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta melakukan Audiensi Tugas dan Fungsi dengan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang juga merupakan Pengadilan Niaga Jakarta pada 4 Juli 2025. Dalam kegiatan ini Kepala BHP Jakarta hadir bersama Pemangku Jabatan Kurator Keperdataan yang diterima oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Dr. Husnul Khotimah beserta Wakil dan Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala BHP Jakarta, Amien Fajar Ocham, memaparkan tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan, termasuk ruang lingkup kerja sama dengan Pengadilan Negeri. Selain itu, beliau juga menyampaikan sejumlah permasalahan yang dihadapi BHP, khususnya terkait persoalan dana harta pailit yang hingga kini belum diambil oleh kreditor terkait.

Amien Fajar Ocham menyoroti adanya dana harta pailit yang telah lama tersimpan di rekening BHP Jakarta akibat belum adanya klaim dari kreditor, bahkan sebagian dana tersebut tercatat sudah menggantung selama puluhan tahun. Menyikapi hal ini, Kepala BHP Jakarta meminta arahan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait mekanisme penyelesaian yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Dr. Husnul Khotimah, bersama jajaran menyambut baik paparan Kepala BHP Jakarta dan memberikan arahan agar BHP Jakarta segera menyampaikan surat resmi kepada Pengadilan Niaga, disertai data-data kepailitan yang relevan. Hal ini bertujuan agar Pengadilan Niaga dapat menindaklanjuti penyelesaian dana harta pailit yang belum diambil tersebut.

Sebagai tindak lanjut, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga akan menunjuk Hakim Pemutus dan Hakim Pengawas untuk menangani permasalahan dana harta pailit yang tidak diklaim tersebut. Selanjutnya, Hakim Pengawas akan menerbitkan penetapan agar dana harta pailit yang sudah lebih dari 30 tahun tidak diklaim dapat disetorkan ke rekening negara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terjalin sinergi yang semakin erat antara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Balai Harta Peninggalan Jakarta dalam mewujudkan pengelolaan harta peninggalan yang akuntabel, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak terkait.

Tim Humas BHP Jakarta

Tangerang, 16 Januari 2025. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang II (Diki Zenal Abidin) meminta para Kurator untuk segera mengajukan rencana lelang di Tahun 2025, dalam rangka mencapai target pendapatan KPKNL Tangerang II yang tahun lalu tidak mencapai target (dari target Rp.600 miliar hanya tercapai Rp.500 miliar).

Hal tersebut disampaikan Diki dalam kegiatan Rapat Rencana Kerja Lelang Tahun 2025 di KPKNL Tangerang II yang mengundang para Kurator (termasuk BHP Jakarta) yang pernah melaksanakan lelang di KPKNL Tangerang II namun hasilnya masih Tidak Ada Peminat (TAP).

Selain memaparkan beberapa ketentuan yang baru terkait lelang antara lain Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 86 Tahun 2024 tentang Risalah Lelang dan PMK Nomor 123 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Kepala KPKNL Tangerang II juga berdiskusi dengan undangan (para Kurator) mengenai kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan lelang di KPKNL Tangerang II.

Kurator BHP Jakarta (diwakili oleh Ario Priojati, Muhammad dan Adityas Rachmawati) menyampaikan bahwa kendala yang dihadapi adalah sulitnya menemukan peminat/calon pembeli aset pailit, sehingga BHP Jakarta mengharapkan bantuan dari pihak KPKNL Tangerang II untuk memfasilitasi dalam rangka mencari peminat/calon pembeli. Selain itu, perlu ditingkatkan upaya kerjasama dengan Kantor Pertanahan setempat terkait penerbitan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT).

Diki menanggapi akan berupaya mengadakan semacam kegiatan yang mengundang para agen properti dan pihak-pihak lainnya, agar para Kurator dapat menawarkan aset pailit yang akan dilakukan lelang. Terkait SKPT, Diki menjelaskan bahwa permintaan SKPT diluar dari aplikasi lelang, sehingga prosesnya berbeda, namun Diki menjamin pengurusan surat permintaan SKPT dapat lebih cepat karena dilakukan secara elektronik.

Selain itu, Diki juga mengaku selalu proaktif berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan setempat. Apabila penerbitan SKPT memakan waktu, hal tersebut karena unsur kehati-hatian dari Kantor Pertanahan.

Menutup kegiatan, Diki menekankan kepada para Kurator agar tidak menggunakan upaya jual dibawah tangan karena pilihan lelang yang lebih kuat secara hukum, aman dan dapat memberikan pemasukan untuk Negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Jakarta, 7 Januari 2025 - Bertempat di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kepala Balai Harta Peninggalan Jakarta, Kantor Wilayah Kementerian Hukum DKI Jakarta, memberikan keterangan sebagai Ahli dalam sidang Perkara Perdata Nomor: 318/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim. Kepala Balai Harta Peninggalan dihadirkan dalam kapasitas sebagai Ahli untuk memberikan keterangan mengenai  tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan, sebagai Wali Pengawas dalam pengurusan perwalian terhadap anak dibawah umur yang dilaksanakan oleh Wali.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Balai Harta Peninggalan Jakarta terlebih dahulu menjelaskan bahwa Balai Harta Peninggalan memiliki tugas dan fungsi sebagai pengawas dalam pelaksanaan Perwalian dan Pengampuan berdasarkan aturan yang hampir sama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Perbedaan pengurusan Perwalian dan Pengampuan yang paling utama terletak pada subjek hukum yang diurus. Perwalian dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada seseorang anak yang belum mencapai usia dewasa, terkait harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Sedangkan Pengampuan bertujuan untuk memberikan perlindungan harta kekayaan orang dewasa yang karena sifat-sifat pribadinya, misalnya karena terganggu kesehatan jiwanya, boros, atau dungu, sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Pada Perwalian, pengadilan akan menetapkan seorang Wali untuk mewakili kepentingan anak dibawah umur, sementara pada Pengampuan, pengadilan akan menetapkan seorang Pengampu untuk mewakili orang yang dianggap tidak cakap secara hukum. Dalam pengurusan Perwalian dan Pengampuan, Balai Harta Peninggalan bertindak sebagai Wali Pengawas (dalam Perwalian) dan Pengampu Pengawas (dalam Pengampuan). Lebih lanjut, pengaturan mengenai Perwalian dan Pengampuan diatur secara lebih rinci dalam KUHPerdata. Khusus untuk Perwalian, diatur juga dalam peraturan lainnya yaitu: (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali (PP Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali), dan (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991.

Sesuai ketentuan Pasal 366 KUHPerdata, dalam tiap-tiap perwalian Balai Harta Peninggalan (BHP) memiliki peranan sebagai Wali Pengawas, Salah satu pelaksanaan fungsi BHP selaku Wali Pengawas, memastikan bahwa penggunaan harta kekayaan anak di bawah umur (anak dalam perwalian) tersebut, untuk kepentingan terbaik si anak. Di sisi lain, mengacu pada ketentuan Pasal 362 KUHPerdata, Wali yang telah diangkat, segera setelah Perwaliannya mulai berlaku, wajib mengangkat sumpah di hadapan Balai Harta Peninggalan. Wali yang diangkat juga memiliki tugas dan kewajiban, antara lain yaitu:

1. Menyerahkan laporan perhitungan tanggung jawab atas segala pengeluaran/biaya, yang berasal dari harta kekayaan anak yang dibawah Perwaliannya setiap tahun kepada Wali Pengawas (vide Pasal 372 KUHPerdata).
2. Membuat perhitungan dan pertanggungan jawab akhir pada saat Perwalian telah berakhir (vide Pasal 409 KUH Perdata).
3. Bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah Perwaliannya, serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya (vide Pasal 370 KUHPerdata).

Apabila Wali lalai untuk melakukan tugasnya tersebut, maka Wali Pengawas dapat memohonkan pemecatan dan penggantian Wali kepada Pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 373 jo. Pasal 381 KUHPerdata, Pasal 53 ayat (1) UU Perkawinan, Pasal 36 ayat (1) UU Perlindungan Anak dan Pasal 17 ayat (1) dan (2) PP PP Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali.

Kepala Balai Harta Peninggalan Jakarta juga menjelaskan bahwa Wali pada dasarnya diperbolehkan untuk melakukan pengalihan atau penjualan terhadap harta kekayaan yang menjadi hak anak dalam perwalian, apabila kepentingan anak tersebut menghendakinya. Menurut ketentuan Pasal 389 par 3 dan Pasal 394-399 KUHPerdata, penjualan terhadap harta kekayaan tersebut dapat dilakukan oleh Wali, setelah mendapatkan izin penjualan dari Pengadilan berdasarkan permintaan Wali yang harus disertai alasan-alasannya dan dengan persetujuan bersama dari Wali Pengawas dan keluarga sedarah atau semenda. Namun apabila Wali telah melakukan pengalihan atau penjualan terhadap harta kekayaan anak dalam perwalian, tanpa keterkaitan Balai Harta Peninggalan, maka berkonsekuensi terhadap Wali, sebagaimana ketentuan Pasal 418 KUHPerdata, yang menyatakan:

“Balai Harta Peninggalan dan dewan perwalian tidak bisa dikesampingkan dari segala campur tangan, yang diperintahkan kepada mereka menurut ketentuan undang-undang. Segala perbuatan dan perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan di atas adalah batal dan tidak berharga”

Tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan selaku Wali Pengawas sangat penting, karena bertindak sebagai penjaga atas harta anak dalam perwalian dan mengawasi Wali agar melakukan pengelolaan harta tersebut dengan baik.