Balai Harta Peninggalan (BHP)

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

5. Instruksi BHP Indonesia LN1872 Nomor. 166 Pasal 47 s/d. Pasal 60.

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia:

7. Permenkumham No.7 tahun 2021 tentang organisasi tata kerja Balai Harta Peninggalan;

1. Surat Permohonan atau Putusan/Penetapan Pengadilan;

2. FC Akta Kematian;

3. FC Surat Ganti Nama (bila ada);

4. FC Akta Kelahiran:

5. FC Akta Perkawinan;

6. FC KTP Wali Anak;

7. FC Surat Keterangan Wasiat (bila ada);

8. Surat Kuasa (bila diwakilkan);

9. Bukti tanda setor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

10. Dokumen Lainnya yang menerangkan secara resmi, baik dalam bentuk surat pengganti maupun dokumen yang terdaftar sah secara elektronik;

11. Bukti Kepemilikan Harta Kekayaan (bila ada);

12. Surat Pernyataan tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua (Pasal 345 KUH Perdata).

    *Seluruh dokumen fotokopi persyaratan yang bukan berupa dokumen elektronik, diserahkan dalam bentuk salinan/fotokopi yang dilegalisir oleh Notaris

1. Demi Hukum:

• Berkas permohonan ditujukan kepada Kepala BHP Jakarta melalui Subbagian Umum;

• Berkas permohonan diproses oleh Kurator Keperdataan Ahli Madya dan Seksi Wilayah setelah mendapat Disposisi Kepala BHP:

• Kurator Keperdataan Ahli Pertama menginventarisasi dokumen permohonan dan menyusun rencana kerja

• Kurator Keperdataan Ahli Madya meneliti berkas dokumen permohonan, dan memanggil pemohon untuk memberikan keterangan

• seputar permohonan perwalian yang dituangkan ke dalam Berita Acara Penghadapan; Kurator Keperdataan Ahli Muda/Pertama Menyusun konsep Berita Acara, Pencatatan Harta dan penjelasan perwalian;

• Kurator Keperdataan Ahli Pertama Menyusun bukti setor PNBP:

• Kurator Keperdataan Ahli Pertama Menyusun naskah sumpah;

• Pengambilan Sumpah Perwalian oleh Kurator Keperdataan Ahli Madya;

• Inventarisasi harta kekayaan yang dituangan dalam Pencatatan Harta.

2. Berdasarkan Penetapan/Putusan Pengadilan:

• Salinan Penetapan diterima oleh BHP Jakarta diproses oleh Kurator Keperdataan Ahli Madya dan Seksi Wilayah setelah mendapat disposisi Kepala;

• Kurator Keperdataan Ahli Pertama menginventarisasi dokumen permohonan dan menyusun rencana kerja;

• Kurator Keperdataan Ahli Madya memanggil Wali untuk memberikan keterangan seputar Penetapan Perwalian yang dituangkan ke dalam Berita Acara Penghadapan;

• Kurator Keperdataan Ahli Muda/Pertama Menyusun konsep Berita Acara Pencatatan Harta dan penjelasan perwalian;

• Kurator Keperdataan Ahli Pertama Menyusun bukti setor PNBP:

• Kurator Keperdataan Ahli Pertama Menyusun naskah sumpah;

• Pengambilan Sumpah Perwalian oleh Kurator Keperdataan Ahli Madya;

• Inventarisasi harta kekayaan yang dituangan dalam Pencatatan Harta:

1. Berita Acara Penyumpahan :

   1. Penyumpahan Wali Tidak Ada Harta : Rp. 0,- (per berita acara)

   2. Penyumpahan Walin yang Ada Harta : Rp. 200.000,- (per berita acara)

2. Surat Keterangan Persetujuan kepada Wali untuk Menjual Harta Peninggalan/Kekayaan : Rp. 200.000,- (per surat)

3. Pengakhiran Perwalian yang ada harta : Rp. 50.000,-

4. Salinan Dokumen terkait Perwalian yang ada harta yang hilang atau rusak : Rp. 50.000,-

Waktu penyelesaian permohonan :

3 s.d. 10 hari kerja. (Dokumen persyaratan sudah lengkap)

Kepala Balai Harta Peninggalan

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

4. Permenkumham No.7 tahun 2021 tentang organisasi tata kerja Balai Harta Peninggalan;

1.  Surat Permohonan

2. Surat Kuasa bermaterai cukup (bila dikuasakan)

3. Salinan Penetapan Pengadilan

4. Fotokopi Identitas Pengamdu

5. Fotokopi Identitas orang yang ditaruh dibawah Pengampuan;

6. Surat Keterangan dari Dokter Spesialis yang menerangkan keadaan orang di bawah Pengampuan;

7. Bukti kekayaan orang yang ditaruh di bawah Pengampuan;

8. Bukti tanda setor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); dan/atau

9. Dokumen Lainnya yang menerangkan secara baik dalam bentuk surat pengganti maupun dokumen yang terdaftar sah secara elektronik.

*Seluruh dokumen fotokopi persyaratan yang bukan berupa dokumen elektronik, diserahkan dalam bentuk salinan/fotokopi yang dilegalisir oleh Notaris

1. Permohonan/Salinan Penetapan diterima oleh BHP Jakarta diproses oleh Kurator Keperdataan Ahli Madya dan Seksi Wilayah setelah mendapat Disposisi Kepala;

2. Kurator Keperdataan Ahli Pertama menginventarisasi dokumen permohonan/Salinan penetapan dan menyusun rencana kerja;

3. Kurator Keperdataan Ahli Madya memvalidasi Wali Pengampu dan Orang yang diampu dalam Berita Acara Penghadapan;

4. Kurator Keperdataan Ahli Muda/Pertama Menyusun konsep Berita Acara Pencatatan Harta dan penjelasan pengampuan; untuk

5. Menyampaikan kepada Pengampu mengumumkan penetapan pengampuan dalam 1 (satu) surat kabar dan Berita Negara R.I.

6. Kurator Keperdataan Ahli Pertama Menyusun bukti setor PNBP;

7. Kurator Keperdataan Ahli Pertama Menyusun naskah sumpah;

8. Pengambilan Sumpah Pengampuan oleh Kurator Keperdataan Ahli Madya;

9. Inventarisasi harta kekayaan yang dituangan dalam Pencatatan Harta.

1. Berita Acara Penyumpahan Pengampuan: Rp. 200.000,- (per berita acara)

2. Surat Keterangan Persetujuan kepada Wali untuk Menjual Harta Peninggalan/Kekayaan : Rp. 200.000,- (per surat)

3. Pengakhiran Pengampuan : Rp. 50.000,-

4. Salinan Dokumen terkait Pengampuan yang ada harta yang hilang atau rusak : Rp. 50.000,-

Waktu penyelesaian permohonan :

14 (empat belas) hari kerja. (Telah diumumkan di koran dan dokumen persyaratan sudah lengkaр)

Kepala Balai Harta Peninggalan

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
2. Instruksi Balai Harta Peninggalan di Indonesia 1872 LN.1872 No.166 Pasal 62 dan 63;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
4. Permenkumham No.7 tahun 2021 tentang organisasi tata kerja Balai Harta Peninggalan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

 Pembukaan surat wasiat tertutup/rahasia:

1. Surat Permohonan

2. Fotokopi Akta Kematian;

3. Akta Wasiat (Asli dan Fotokopi 3 (tiga) rangkap);

4. Fotokopi Identitas para Pihak;

5. Surat Keterangan Wasiat dari Pusat Daftar Wasiat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum R.I.;

6. Akta Penyimpanan oleh Notaris;

7. Dokumen Lainnya yang menerangkan secara baik dalam bentuk surat pengganti maupun dokumen yang terdaftar sah secara elektronik.

Pendaftaran surat wasiat umum:

1. Surat Permohonan;

2. Akta Kematian;

3. Akta Wasiat (Asli dan Fotokopi 3 (tiga) rangkap);

4. FC Identitas para Pihak;

5. Surat Keterangan Wasiat dari Pusat Daftar Wasiat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum R.I.;

6. Dokumen Lainnya yang menerangkan secara baik dalam bentuk surat pengganti maupun dokumen yang terdaftar sah secara elektronik

*Seluruh dokumen fotokopi persyaratan yang bukan berupa dokumen elektronik, diserahkan dalam bentuk salinan/fotokopi yang dilegalisir oleh Notaris.

*Dalam pembukaan atas Wasiat Rahasia/Tertutup, Semua ahli waris dan Notaris penyimpan Wasiat wajib hadir di BHP.

 Pembukaan surat wasiat tertutup/rahasia:

1. Berkas permohonan ditujukan kepada Jakarta melalui Subbagian Umum; Kepala BHP

2. Berkas permohonan diproses oleh Kurator Keperdataan Ahli Madya dan Seksi Wilayah setelah mendapat disposisi Kepala;

3. Kurator Keperdataan Ahli Muda menginventarisasi dan memverifikasi kelengkapan dokumen permohonan pendaftaran wasiat umum/pembukaan wasiat tertutup;

4. Kurator Keperdataan Ahli Madya meneliti berkas dokumen permohonan;

5. Kurator Keperdataan Ahli Madya memanggil pemohon dan ahli waris untuk pembukaan serta pembacaan wasiat tertutup;

6. Berita Acara Pembukaan Wasiat Tertutup dibuat dan ditandatangani oleh para pihak;

7. Akta Wasiat didaftarkan pada buku register.

8. Kurator Keperdataan Ahli Pertama memvalidasi bukti bayar PNBP.

Pendaftaran surat wasiat umum:

1. Berkas permohonan ditujukan kepada Kepala BHP Jakarta melalui Subbagian Umum;

2. Berkas permohonan diproses oleh Kurator Keperdataan Ahli Madya dan Seksi Wilayah setelah mendapat disposisi Kepala;

3. Kurator Keperdataan Ahli Muda menginventarisasi dan memverifikasi kelengkapan dokumen permohonan pendaftaran wasiat umum/pembukaan wasiat tertutup;

4. Kurator Keperdataan Ahli Madya meneliti berkas dokumen permohonan;

5. Akta Wasiat terbuka didaftarkan pada buku register.

1. Berita Acara Pembukaan dan Pembacaan Wasiat Tertutup/Rahasia: Rp. 500.000,- (per wasiat)

2. Pendaftaran Akta Wasiat: Rp. 200.000,- (per Akta)

Waktu penyelesaian permohonan :

3 (tiga) hari kerja. (Dokumen persyaratan sudah lengkap)

Kepala Balai Harta Peninggalan

1.  Kitab Undang-undang Hukum Perdata
2. Instruksi Balai Harta Peninggalan di Indonesia 1872 LN.1872 No.166 Pasal 62 dan 63;
3. Permenkumham No.7 tahun 2021 tentang organisasi tata kerja Balai Harta Peninggalan;
4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

1. Surat Permohonan;
2. Fotokopi akta kematian;
3. Fotokopi akta perkawinan;
4. Akta kelahiran para ahli waris;
5. Identitas para ahli waris (KTP dan KK);
6. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
7. Surat Keterangan Wasiat dari Pusat Daftar Wasiat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum R.I.;
8. Dokumen lainnya yang menerangkan secara resmi, baik dalam bentuk surat pengganti maupuu dokumen yang terdaftar sah secara elektronik.

*Seluruh dokumen fotokopi persyaratan yang bukan berupa dokumen elektronik, diserahkan dalam bentuk salinan/fotokopi yang dilegalisir oleh Notaris

1. Berkas permohonan ditujukan kepada Kepala Balai Harta Peninggalan Jakarta melalui Subbagian Umum:
2. Berkas permohonan diproses oleh Kurator Keperdataan Ahli Madya dan Seksi Wilayah setelah mendapat Disposisi Kepala BHP;
3. Kurator Keperdataan Ahli Pertama meinventarisasi dan memverifikasi kelengkapan dokumen permohonan;
4. Kurator Keperdataan Ahli Madya meneliti berkas dokumen permohonan, dan memanggil pemohon untuk memberikan keterangan seputar ahliwaris almarhum/almarhumah yang dituangkan ke dalam Berita Acara Penghadapan;
5. Kurator Keperdataan Ahli Madya membuat konsep Surat Keterangan Hak Mewaris;
6. Kurator Keperdataan Ahli Pertama memvalidasi bukti bayar PNBP;
7. Pemohon menandatangani Berita Acara Penghadapan;
8. Surat Keterangan Hak Mewaris ditandatangani oleh Kepala Balai Harta Peninggalan;
9. Pemohon mendapatkan SKHW dan Berita Acara Penghadapan;
10. Kepala Seksi menginput data register;

Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris : Rp. 200.000, (per surat)

Waktu penyelesaian permohonan :

3 s.d. 8 hari kerja. (Dokumen persyaratan sudah lengkap)

Kepala Balai Harta Peninggalan

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
2. Keputusan Menteri Kehakiman No M.22-PR.02 Tahun 1990;
3. Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.22- PR.09.02 Tahun 1990 tentang Pedoman Panitia Penaksir dalam menentukan Harga Hak Prioritas Tanah Negara atas Harta Kekayaan yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir dan Harta Peninggalan Yang Tidak Terurus yang berada dalam pengurusan dan pengawasan Balai Harta Peninggalan;
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.02- HT.05.10 Tahun 2005;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.02- HT.05.10 Tahun 2005 tentang Permohonan Ijin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir dan Harta Peninggalan Tak Terurus yang berada dalam pengurusan dan pengawasan Balai Harta Peninggalan;
6. Peraturan Menteri hukum dan HAM Nomor 20 tahun 2019 tentang Penatausahaan Uang Pihak Ketiga pada Balai Harta Peninggalan;
7. Permenkumham No.7 tahun 2021 tentang organisasi tata kerja Balai Harta Peninggalan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

1. Surat Permohonan;

2. Fotokopi Identitas Pemohon;

3. Fotokopi Akta Kematian Pemilik;

4. Fotokopi Surat-surat lain yang berkenaan dengan tanah dan bangunan; dan/atau

5. Dokumen Lainnya yang menerangkan secara resmi, baik dalam bentuk surat pengganti maupun dokumen yang terdaftar sah secara elektronik.

*Seluruh dokumen fotokopi persyaratan yang bukan berupa dokumen elektronik, diserahkan dalam bentuk salinan/fotokopi yang dilegalisir oleh Notaris

1.  Balai Harta Peninggalan Jakarta menerima laporan adanya kematian
2. Berkas laporan atau permohonan diproses oleh Kurator Keperdataan Ahli Madya dan Seksi Wilayah setelah mendapat Disposisi Kepala
3. Kurator Keperdataan Ahli Pertam menginventarisasi dan mengumpulkan bahan materi
4. Melakukan pemeriksaan setempat, mengadakan penyegelan, dan membuat berita acara pencatatan di bawah tangan harta kekayaan orang yang tidak ada kuasanya yang disaksikan oleh Pemohon
5. Ahli waris atau pihak yang berkepentingan tentang adanya harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak ada kuasanya, dipanggil oleh Balai Harta Peninggalan Jakarta melalui pengumuman Surat Kabar Harian dan Berita Negara. 
6. BHP melaporkan kepada Kejaksaan setempat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BРK).
7. Dalam hal harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak ada kuasanya berupa tanah dan/atau bangunan, Balai Harta Peninggalan membuat Surat Pemblokiran kepada instansi terkait.
8. Dalam hal harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak ada kuasanya berupa tanah dan/atau bangunan, Pemohon membuat perjanjian sewa menyewa kepada Balai Harta Peninggalan.
9. Balai Harta Peninggalan membuat surat kepada Pengadilan Negeri mengenai ada atau tidaknya gugatan/upaya hukum tentang Penetapan orang yang dinyatakan tidak ada kuasanya yang telah dikeluarkan oleh PengadilaN Negeri tersebut.
10. Pemohon membuat surat permohonan pembelian terhadap harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak ada kuasanya.
11. BHP membuat surat permohonan ijin prinsip kepada Menteri Hukum dan HAM R.I., melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
12. Tim Bersama (BHP, Ditjen AHU dan Inspektorat) meninjau lokasi untuk melakukan pemeriksaan setempat dan pengecekan berkas/dokumen.
13. BHP setelah menerima surat jawaban ijin prinsip dari Menteri Hukum dan HAM R.I., melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, mengajukan Permohonan ljin Jual serta mengajukan Tim Penilai kepada Pengadilan Negeri Setempat.
14. Kurator Keperdataan Ahli Pertama Menyusun undangan kepada 3 (tiga) panitia penaksir/appraisal;
15. Balai Harta Peninggalan memproses ijin menjual dan menunjuk tim penilai untuk menilai harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak ada kuasanya melalui penetapan Pengadilan Negeri.
16. Kurator Keperdataan Ahli Pertama mengidentifikasi dokumen permohonan penetapan ijin jual
17. Tim Penilai didampingi BHP dan Pemohon mendatangi lokasi untuk menilai harga harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak ada kuasanya.
18. Tim Penilai menyampaikan buku laporan penilaian kepada Balai Harta Peninggalan.
19. Balai Harta Peninggalan membuat Surat Permohonan Ijin Penjualan kepada Menteri Hukum dan HAM R.I., melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
20. Setelah mendapat ijin penjualan dari Menteri Hukum dan HAM R.I., melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, BHP bersama Pemohon menghadap Notaris untuk membuat Akta Jual beli dan pelepasan Hak Prioritas
21. Pemohon melakukan pembayaran kepada BHP atas harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak ada kuasanya dengan mentransfer pada rekening bendahara Uang Pihak Ketiga (UPK).
22. Kurator Keperdataan Ahli Pertama memverifikasi tanda bukti bayar pembelian
23. Dalam hal harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak ada kuasanya berupa tanah dan/atau bangunan, BHP membuat Surat Pembukaan Pemblokiran kepada instansi terkait.
24. Balai Harta Peninggalan Jakarta melaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM R.I., melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, bahwa Jual beli telah dilaksanakan. 

1. Penjualan Harta Kekayaan Barang Tetap dan/atau Barang Bergerak per budel 2,5% dari Hasil Penjualan;

2. Penyelesaian Harta Kekayaan Solven dalam hal : 

• Balai Harta Peninggalan Selaku Pelaksana Harta tak terurus atau pelaksana ketidakhadiran perbudel 7% dari jumlah harta peninggalan;

• Balai Harta Peninggalan Selaku Pengurus dan Pengelola Harta Kekayaan Ketidakhadiran atau Harta Peninggalan Tidak Terurus dan Pengurusan Berakhir Sebelum Batas Waktu Penyelesaiaper budel 3,5% dari jumlah seluruh kekayaan/harta peninggalan.

Jangka Waktu Penyelesaian : 7 hari kerja s.d. 1 tahun

Kepala Balai Harta Peninggalan

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
2. Keputusan Menteri Kehakiman No M.22-PR.02 Tahun 1990;
3. Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.22- PR.09.02 Tahun 1990 tentang Pedoman Panitia Penaksir dalam menentukan Harga Hak Prioritas Tanah Negara atas Harta Kekayaan yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir dan Harta Peninggalan Yang Tidak Terurus yang berada dalam pengurusan dan pengawasan Balai Harta Peninggalan;
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. М.02- HT.05.10 Tahun 2005;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.02- HT.05.10 Tahun 2005 tentang Permohonan ljin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir dan Harta Peninggalan Tak Terurus yang berada dalam pengurusan dan pengawasan Balai Harta Peninggalan;
6. Peraturan Menteri hukum dan HAM Nomor 20 tahun 2019 tentang Penatausahaan Uang Pihak Ketiga pada Balai Harta Peninggalan;
7. Permenkumham No.7 tahun 2021 tentang organisasi tata kerja Balai Harta Peninggalan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

1. Surat Permohonan;

2. Fotokopi Penetapan/Putusan Pengadilan

3. Fotokopi Identitas Pemohon;

4. Fotokopi bukti-bukti tentang tanah dan bangunan; dan/atau

5. Dokumen Lainnya yang menerangkan secara resmi, baik dalam bentuk surat pengganti maupu

*Seluruh dokumen fotokopi persyaratan yang bukan berupa dokumen elektronik, diserahkan dalam bentuk salinan/fotokopi yang dilegalisir oleh Notaris

1. Pemohon menyampaikan surat permohonan kepada Kepala BHP Jakarta melalui Subbagian Umum;
2. Berkas laporan atau permohonan diproses oleh Kurator Keperdataan Ahli Madya dan Seksi Wilayah setelah mendapat Disposisi Kepala
3. Kurator Keperdataan Ahli Pertam menginventarisasi dan mengumpulkan bahan materi
4. Melakukan pemeriksaan setempat, mengadakan penyegelan, dan membuat berita acara pencatatan di bawah tangan harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir yang disaksikan oleh Pemohon
5. Ahli waris atau pihak yang berkepentingan tentang adanya harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir, dipanggil oleh Balai Harta Peninggalan Jakarta melalui pengumuman Surat Kabar Harian dan Berita Negara.
6. BHP melaporkan kepada Kejaksaan setempat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
7. Dalam hal harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir berupa tanah dan/atau bangunan, Balai Harta Peninggalan membuat Surat Pemblokiran kepada instansi terkait.
8. Dalam hal harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir berupa tanah dan/atau bangunan, Pemohon membuat perjanjian sewa menyewa kepada Balai Harta Peninggalan.
9. Balai Harta Peninggalan membuat surat kepada Pengadilan Negeri mengenai ada atau tidaknya gugatan/upaya hukum tentang Penetapan orang yang dinyatakan tidak ada kuasanya yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri tersebut.
10. Pemohon membuat surat permohonan pembelian terhadap harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir.
11. BHP membuat surat permohonan ijin prinsip kepada Menteri Hukum dan HAM R.I., melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
12. Tim Bersama (BHP, Ditjen AHU dan Inspektorat) meninjau lokasi untuk melakukan pemeriksaan setempat dan pengecekan berkas/dokumen.
13. BHP setelah menerima surat jawaban ijin prinsip dari Menteri Hukum dan HAM R.I., melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, mengajukan Permohonan ljin Jual serta mengajukan Tim Penilai kepada Pengadilan Negeri Setempat.
14. Kurator Keperdataan Ahli Pertama Menyusun undangan kepada 3 (tiga) panitia penaksir/appraisal;
15. Balai Harta Peninggalan memproses ijin menjual dan menunjuk tim penilai untuk menilai harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir melalui penetapan Pengadilan Negeri.
16. Kurator Keperdataan Ahli Pertama mengidentifikasi dokumen permohonan penetapan ijin jual
17. Tim Penilai didampingi BHP dan Pemohon mendatangi lokasi untuk menilai harga harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir.
18. Tim Penilai menyampaikan buku laporan penilaian kepada Balai Harta Peninggalan.
19. Balai Harta Peninggalan membuat Surat Permohonan ljin Penjualan kepada Menteri Hukum dan HAM R.I., melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
20. Setelah mendapat ijin penjualan dari Menteri Hukum dan HAM R.I., melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, BHP bersama Pemohon menghadap Notaris untuk membuat Akta Jual beli dan pelepasan Hak Prioritas.
21. Pemohon melakukan pembayaran kepada BHP atas harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak ada kuasanya dengan mentransfer pada rekening bendahara Uang Pihak Ketiga (UPK).
22. Kurator Keperdataan Ahli Pertama memverifikasi tanda bukti bayar pembelian
23. Dalam hal harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak ada kuasanya berupa tanah dan/atau bangunan, BHP membuat Surat Pembukaan Pemblokiran kepada instansi terkait.
24. Balai Harta Peninggalan Jakarta melaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM R.I., melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, bahwa Jual beli telah dilaksanakan.

• 1. Penjualan Harta Kekayaan Barang Tetap dan/atau Barang Bergerak per budel 2,5% dari Hasil Penjualan;

  2. Penyelesaian Harta Kekayaan Solven dalam hal : 

  • Balai Harta Peninggalan Selaku Pelaksana Harta tak terurus atau pelaksana ketidakhadiran perbudel 7% dari jumlah harta peninggalan;

  • Balai Harta Peninggalan Selaku Pengurus dan Pengelola Harta Kekayaan Ketidakhadiran atau Harta Peninggalan Tidak Terurus dan Pengurusan Berakhir Sebelum Batas Waktu Penyelesaiaper budel 3,5% dari jumlah seluruh kekayaan/harta peninggalan.

  Jangka Waktu Penyelesaian : 7 hari kerja s.d. 1 tahun

   

Kepala Balai Harta Peninggalan

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian;
6. Permenkumham No.7 tahun 2021 tentang organisasi tata kerja Balai Harta Peninggalan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Penetapan Pengadilan Niaga yang menunjuk Balai Harta Peninggalan Jakarta sebagai Kurator

Tahap Pengurusan:

1. Balai Harta Peninggalan ditunjuk sebagai Kurator dalam kepailitan berdasarkan putusan Pengadilan Niaga;
2. Kurator menghadap Hakim Pengawas untuk ditetapkan rencana kerja Kurator yang meliputi jadwal:

   1. Pengumuman kepailitan dalam 2 (dua) Surat Kabar dan Berita Negara;

   2. Rapat Kreditor pertama;

   3. Batas akhir pengajuan tagihan Para Kreditor dan Kantor Pajak;

   4. Rapat Verifikasi/Pencocok an Tagihan Para Kreditor dan Kantor Pajak; 

3. BHP mengumumkan adanya kepailitan tersebar dalam 2 (dua) Surat Kabar dan Berita Negara R.I. yang berisi pemberitahuan tentang waktu dan tempat rapat kreditor pertama, batas akhir pengajuan tagihan Para Kreditor dan Kantor Pajak, dan rapat verifikasi pencocokan tagihan Para Kreditor dan Kantor Pajak;
4. Debitur menerima panggilan dari Balai Harta Peninggalan selaku Kurator untuk memberikan informasi harta pailit dan surat- surat berharga / dokumen untuk diserahkan kepada Kurator;
5. Balai Harta Peninggalan melakukan pemeriksaan setempat dan mengamankan seluruh harta pailit serta melakukan penyitaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pencatatan Dibawah Tangan:
6. Balai Harta Peninggalan memanggil kreditor/kantor pajak untuk mendaftarkan tagihannya pada BHP selaku Kurator dengan membawa bukti-bukti kwitansi dan/atau perjanjian dan/atau dokumen pendukung lainnya;
7. Balai Harta Peninggalan mengeluarkan tagihan kreditor sementara;
8. Balai Harta Peninggalan melakukan Pra verifikasi pencocokan tagihan para kreditor;
9. Balai Harta Peninggalan mengeluarkan tagihan kreditor sementara yang diakui dan disahkan pada rapat verifikasi;
10. Tagihan kreditor sementara yang telah terdaftar, diverifikasi di hadapan Hakim Pengawas pada Rapat Verifikasi di Pengadilan Niaga;
11. Bagi kreditur yang terlambat mendaftarkan tagihannya setelah batas akhir pengajuan tagihan, dapat melakukan upaya hukum renvoi prosedur;
12. Hakim Pengawas menawarkan upaya perdamaian kepada Debitor setelah tagihan Para Kreditor diakui dan disahkan pada Rapat Verifikasi;

Dalam hal terjadi upaya perdamaian:

1. Debitor Pailit membuat perjanjian perdamaian yang ditawarkan kepada Para Kreditor;
2. Apabila Para Kreditor menyetujui perdamaian yang diajukan oleh Debitor, kesepakatan tersebut dituangkan dalam Akta Perdamaian yang dibuat dihadapan Notaris;
3. Akta Perdamaian disampaikan kepada Balai Harta Peninggalan selaku Kurator untuk dilaporkan kepada Hakim Pengawas agar ditindaklanjuti oleh Majelis Hakim (Hakim Pemutus);
4. Majelis Hakim memutus kepailitan diselesaikan secara perdamaian dan menetapkan beban dan biaya- biaya kepailitan;
5. Setelah Debitor Pailit melaksanakan kewajibannya berdasarkan Putusan Perdamaian, Balai Harta Peninggalan selaku Kurator mengumumkan dalam 2 (dua) Surat Kabar harian dan Berita Negara R.I. bahwa kepailitan diselesaikan secara perdamaian;
6. Apabila Debitor tidak melaksanakan kewajibannya/wanprestasi maka demi hukum seluruh harta pailit dalam keadaan insolvensi. 

Dalam hal tidak tercapainya perdamaia seluruh harta pailit dinyatakan dalam keadaan insolvensi;

Tahap Pemberesan:

1. Apabila terdapat Kreditor separatis, maka kreditor separatis dapat menggunakan haknya untuk menjual hak tanggungannya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak pernyataan insolvensi;
2. Apabila Kreditor Separatis tidak bisa menjual hak tanggungannya ataupun tidak menggunakan haknya, demi hukum wajib menyerahkan kepada BHP selaku kurator;
3. BHP selaku kurator mengajukan kepada Hakim Pengawas untuk menunjuk dan mengambil sumpah Tim Penilai untuk menilai seluruh harta pailit;
4. Tim Penilai bersama BHP selaku kurator melakukan pemeriksaan setempat untuk melakukan penilaian terhadap seluruh harta pailit;
5. Tim Penilai memberikan laporan hasil penilaian kepada BHP selaku Kurator;
6. BHP selaku Kurator mengajukan lelang umum terhadap seluruh harta pailit melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
7. KPKNL menetapkan pemenang lelang dan menyetorkan uang hasil penjualan kepada Kurator yang dituangkan dalam risalah lelang;
8. Balai Harta Peninggalan selaku kurator mengadakan rapat kreditur untuk melaporkan kepada Hakim Pengawas atas penjualan seluruh harta pailit dan membuat daftar pembagian pembayaran kepada para kreditur;
9. Balai Harta Peninggalan selaku kurator mengumumkan pada surat kabar tentang pembagian pembayaran para kreditur;
10. Balai Harta Peninggalan selaku kurator melakukan pembayaran terhadap para kreditur berdasarkan daftar pembagian pembayaran;
11. Balai Harta Peninggalan selaku kurator membuat laporan pemberesan dan penyelesaian kepailitan kepada Hakim Pengawas untuk diteruskan kepada Majelis Hakim;
12. Majelis Hakim memutus berakhirnya kepailitan dan menetapkan beban dan biaya-biaya kepailitan;
13. Balai Harta Peninggalan selaku kurator mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar dan berita negara R.I bahwa kepailitan telah berakhir.

1. Penjualan Harta Kekayaan Barang Tetap dan/atau Barang Bergerak baik melalui lelang maupun melalui di bawah tangan per budel 2,5% dari hasil penjualan;

2. Pendapatan layanan kepailitan berupa imbalan jasa kurator yang dilaksanakan oleh Balai Harta Peninggalan (Fee kurator dan biaya kepailitan ditetapkan melalui Penetapan/Putusan Pengadilan)

Waktu penyelesaian permohonan : -/+1 (satu) tahun.

Kepala Balai Harta Peninggalan

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer Dana;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No- mor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Hari Tua;

4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.20 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Uang Pihak Ketiga pada Balai Harta Peninggalan Jakarta;

5. Permenkumham No.7 tahun 2021 tentang organisasi tata kerja Balai Harta Peninggalan;

6. POJK Nomor 5/POJK.05/2017 tentang luran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun;

7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 60/POJK.05/2020 tentang Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.5/2017 tentang luran, Manfaat Pensiun, dan Mafaat Lain yang Diselenggarakan oleh Dana Pensiun;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

 a. Transfer Dana

• Surat Permohonan;
• Fotokopi identitas pengirim asal
• Fotokopi Pejabat yang Berwenang dalam Penyelenggara Pengirim Asal;
• Bukti Transfer Dana dari Pengirim Asal;
• Surat Pernyataan Telah Melakukan Upaya Pencarian Kepada Pemilik Dana dari Penyelenggara Pengirim Asal;

b. Dana Tak Bertuan karena Penutupan Rekening:

• Surat Permohonan; Fotokopi lIdentitas Pemilik Rekening;
• Fotokopi Pejabat yang Berwenang dalam Penyelenggara Penutupan rekening;
• Bukti Rekening Ditutup;
• Surat Pernyataan dan Alasan Telah Menutup Rekening; 

c. Dana Penerima Manfaat Pihak Ketiga:

• Surat Permohonan;
• Dokumen Pemisahan Dana Tidak Aktif dari Penyelenggara Jasa Keuangan;
• Identitas Peserta Manfaat;
• Surat Pernyataan Telah Melakukan Upaya Pembayaran Manfaat kepada Penerima Manfaat.

Transfer dana:

1. Berkas permohonan ditujukan kepada Kepala BHP Jakarta melalui Subbagian Umum;
2. Berkas permohonan diproses oleh Kurator Keperdataan Ahli Madya dan Seksi Wilayah setelah mendapat Disposisi Kepala;
3. Pemohon menyetor dana ke dalam rekening BHP;
4. Pembuatan berita acara serah terima transfer dana.

Dana Tak Bertuan karena Penutupan Rekening:

1. Berkas permohonan ditujukan kepada Kepala BHP Jakarta melalui Subbagian Umum;
2. Berkas permohonan diproses oleh Kurator Keperdataan Ahli Madya dan Seksi Wilayah setelah mendapat Disposisi Kepala;
3. Pemohon menyetor dana ke dalam rekening BHP;
4. Pembuatan berita acara serah terima pengalihan dana hasil penutupan rekening.

Dana Penerima Manfaat Pihak Ketiga:

1. Berkas permohonan ditujukan kepada Kepala BHP Jakarta melalui Subbagian Umum;
2. Berkas permohonan diproses oleh Kurator Keperdataan Ahli Madya dan Seksi Wilayah setelah mendapat Disposisi Kepala BHP;
3. Pemohon menyetor dana ke dalam rekening BHP;
4. Pembuatan berita acara serah terima pengalihan

Dalam penyerahan Uang Pihak Ketiga ke Balai Harta Peninggalan Tidak dikenakan Biaya

Penyerahan Uang Pihak Ketiga setelah 30 tahun dikelola Balai Harta Peninggalan dan tidak terdapat klaim : 100% dari Uang Pihak Ketiga yang ditetapkan Pengadilan Negeri untuk diserahkan ke Kas Negara.

Jangka Waktu Penyelesaian : 7 (tujuh) hari kerja. (Dokumen persyaratan sudah lengkap)

Kepala Balai Harta Peninggalan